Diduga Ubah Sistem Pengupahan, PT Perkebunan Bayah Dikeluhkan Pekerja

 Pekerja Lama Mengaku Upah Bulanan Berubah Menjadi Berdasarkan Timbangan Getah Karet

0

LEBAK, pelitarakyat.co.id – Persoalan sistem pengupahan di PT Perkebunan Bayah yang berlokasi di Dusun Gunung Madur, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, menjadi keluhan seorang pekerja berinisial M. Pekerja yang mengaku telah mengabdi sejak 2004 tersebut mempertanyakan perubahan sistem pembayaran upah yang sebelumnya diterima setiap bulan menjadi berdasarkan berat hasil panen getah karet.

Berdasarkan keterangan M, perubahan sistem pengupahan tersebut berdampak terhadap kepastian pendapatan pekerja. Jika sebelumnya karyawan menerima upah bulanan dengan mengacu pada ketentuan upah minimum yang berlaku, kini pembayaran disebut-sebut bergantung pada jumlah getah karet yang berhasil dikumpulkan dan ditimbang.

“Dulu digaji sebulan sekali sesuai UMK. Sekarang dibayar berdasarkan berat hasil panen getah karet. Kalau sebulan hanya mendapatkan sepuluh kilogram, ya segitulah yang dibayarkan sebagai upah,” ungkap M kepada wartawan.

Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam praktik ketenagakerjaan, sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil memang dikenal dalam peraturan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan pengupahan, perlindungan hak pekerja, serta ketentuan upah minimum yang berlaku.

Karena itu, perubahan mekanisme pembayaran upah tidak serta-merta dapat dinilai sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap status hubungan kerja, perjanjian kerja, sistem pengupahan, dan kondisi faktual para pekerja.

Atas persoalan tersebut, pekerja berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat melakukan pemeriksaan serta meminta penjelasan dari pihak perusahaan.

Mereka juga berharap pengawasan ketenagakerjaan dilakukan secara objektif untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika sistem penggajian ini terbukti tidak sesuai dengan aturan dan merugikan hak dasar buruh, kami berharap dinas terkait melakukan evaluasi serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak manajemen PT Perkebunan Bayah mengenai perubahan sistem pengupahan yang dikeluhkan pekerja tersebut.

Redaksi membuka ruang bagi pihak manajemen PT Perkebunan Bayah untuk menyampaikan hak jawab dan memberikan penjelasan mengenai kebijakan pengupahan yang diterapkan. Klarifikasi dari perusahaan diperlukan agar pemberitaan ini tetap berimbang dan masyarakat memperoleh informasi secara utuh.

Azis Nawawi

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.