BEKASI,pelitarakyat.co.id,Forum RW Kotabaru Bekasi Barat mengundang Anggota DPRD bahas persoalan Bantuan Sosial (Bansos) yang diduga dimainkan.
Forum RW merasa heran, yang biasanya pendistribusian bansos dari Kementerian Sosial RI menerima sejumlah 3270 paket bansos, namun untuk tahap 9 dan 10 hanya didistribusikan sebanyak 4 paket bansos, yang diturunkan pada bulan September 2020 di Kelurahan Kotabaru, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Hal tersebut jadi persoalan warga, karena seperti sebelumnya dalam 8 tahap pendistribusian bansos tidak pernah ada persoalan.
Kepada Pelita Rakyat, salah satu pengurus Forum RW, Sumantri mengatakan, menindaklanjuti hasil rapat forum RW sebelumnya, kami sepakat menyikapi permasalahan bansos tahap 9 dan 10 yang harusnya didistribusikan pada awal bulan dan akhir bulan September 2020, sebanyak 3270 paket, namun hanya menerima 4 paket dalam satu kelurahan.
“Karena tidak terdistribusi seperti biasanya maka kita sepakat untuk mencari tahu dan telusuri persoalan ini,”ungkapnya, di Kota Bekasi, Rabu (21/10).
Dijelaskan, setelah rapat kemarin, kita sudah mempertanyakan ke Dinas Sosial Kota Bekasi, namun dalam pendistribusian bansos Kepala Dinas mengaku tidak mengetahui terperinci data-data penerima bansos yang sudah tersalurkan sebelumnya, dengan alasan setiap pendistribusian dari awal sampai hari ini pihak dinas tidak menerima laporan dari vendor ke dinsos.
“Maka itu, hari ini kita sepakat untuk menindaklanjuti persoalan Bansos dan kita akan kupas,”ujar Sumantri.
Yang aneh lagi, Sumantri menambahkan, belum lama ini kita dipaksa untuk tanda tangan berita acara (BA) pendistribusian paket bansos tahap 11 dan 12. Padahal kita mempertanyakan tahap 9 dan 10.
“Bansos tahap 11-12 belum kita terima kenapa BA harus kita tanda tangani, kan aneh,” tukasnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisal mengatakan, saya hadir disini untuk menerima dan mendengarkan aspirasi warga terkait pendistribusian bansos yang ternyata ada kendala.
“Pertemuan hari ini diperlukan dokumen pendukung untuk kelanjutan menghubungi dinas terkait,”kata.
Dalam hasil pertemuan dikatakan adanya kesalahan format dari Dinas sosial yang menjadikan data warga Kotabaru tidak terkirim ke Kemensos untuk bansos tahap 9-10. Seharusnya begitu salah format dinsos komunikasikan ke kelurahan dan memperbarui format.
Menurutnya sudah ada yang coba bermain-main dengan dalih apapun. Karena bicara uang rakyat dan untuk masyarakat banyak. Sebagai wakil rakyat juga tentunya tidak akan diam, semaksimal mungkin akan upayakan untuk membantu masyarakat.
Dikatakan Faisal, terhitung sekitar Rp.300 Ribu perpaket bansos dari Kementerian Sosial, dalam satu kelurahan di Kotabaru saja ada 3270 paket yang biasanya tersalurkan.
Coba bayangkan Rp.300 Ribu dikalikan 3270 paket, dengan total berkisar Rp. 1.8 Miliar yang diduga diselewengkan. “Jangan coba-coba ada oknum yang bermain-main ditengah pandemi wabah ini,” paparnya tegas.
Faisal juga mengatakan, menurut nota dinas, karena salah format dalam pendataan di Kelurahan Kotabaru, berarti data tersebut tidak dikirimkan ke Kemensos. Namun kenapa ada 4 paket bansos yang diterima kelurahan Kotabaru. Harusnya jika memang dari tahap 1 sampai 8 tidak ada masalah maka teruskan saja tahap ke 9 dan 10.
“Menurut saya ada oknum yang bermain-main, saya bisa langsung ke Kemensos supaya jelas semua,”
Dirinya berharap agar warga tetap satu tujuan sesuai hasil rapat tadi apa yang akan kita lakukan. Yang penting hak masyarakat didapat dulu (Nugi)
