Dari Atas Mobil Pengunjuk Rasa Ketua DPRD Kota Bekasi Tegaskan Sikap Politik
BEKASI,pelitarakyat.co.id, Ketua DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Chairoman J Putro tegaskan sikap politiknya. Dengan menaiki mobil demo yang digunakan buruh saat lakukan unjuk rasa, di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis (8/10),Chairoman menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disahkan ini.
Tepat Ba’da Ashar, Choiroman sambangi aksi unjuk rasa yang menolak keras disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja, dan memaparkan yang menurutnya harus disampaikan ditengah panasnya suasana aksi unjuk rasa.
Dengan menggunakan pengeras suara, Dirinya mengatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi dari serikat buruh dalam aksi tersebut.
Namun pernyataan tegasnya secara sikap politik, saat ini dikatakan baru Fraksi PKS yang secara tegas menolak dengan merekomendasikan ke DPR RI dan Presiden untuk mengeluarkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja.
“Sikap politik Fraksi PKS sudah pasti menolak dan merekomendasikan harus dikeluarkan Perppu. Fraksi lain, kami akan membantu untuk mempertanyakan sikap politiknya,” ungkap Chairoman usainya.
Sedangkan untuk aspirasi buruh dalam aksi hari ini di kantor DPRD Kota Bekasi, atas nama seluruh anggota DPRD kota Bekasi tentunya akan disampaikan juga, langsung ke DPR RI dan Presiden RI. Karena itu adalah bagian dari tugas dewan menyampaikan aspirasi.
Tempat yang sama, Purwadi, selaku Sekretaris DPC FSBDSI Kota Bekasi mengatakan, Sebenarnya keinginan buruh adalah sikap dari Ketua DPRD yang mewakili seluruh fraksi, tidak hanya Fraksi PKS. Kami tidak bicara bendera, karena kami bicara institusi, sikapnya mengenai aksi penolakan Omnibus Law,” ujar Purwadi.
Menurutnya, jika aturan itu tetap dilanjutkan tentu aksi penolakan akan terus berlangsung, dan langkah terakhir adalah di Mahkamah Konstitusi. aksi buruh di Kota Bekasi sudah memasuki hari terakhir dan melihat sikap pemerintah pusat terkait UU Cipta Kerja.
Kendati begitu, Purwadi mengapreasiasi sikap pengamanan di Kota Bekasi, karena sejak awal aksi tidak ada gejolak berlebihan. Kondusifitas tetap terjaga tanpa ada anarkis dan lainnya. Meski ada penghadangan di beberapa titik hal tersebut dianggap wajar, karena adanya antisipasi Covid-19 di Jakarta.(Nugi)
