EMRUS: MAFIA TANAH HARUS DILAWAN
JAKARTA,pelitarakyat.co.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Sofyan Djalil pernah mengungkapkan soal mafia tanah yang mengerahkan buzzer untuk melawan Kementeriannya.
“Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian,” kata Sofyan, Selasa (10/11/2020) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai pengungkapan Sofyan tersebut sebagai bentuk keresahannya terhadap ulah mafia tanah yang harus diatasi.
“Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini kan sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer,” kata Emrus saat dihubungi wartawan, Kamis (12/11/2020).
Emrus mengatakan, buzzer bisa membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Atau dengan kata lain bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizolimi, korban yang dirampas tanahnya. Playing victim istilahnya.
“Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan,” tuturnya.
Untuk itu, Emrus menyarankan agar Kementerian ATR/BPN mengerahkan seluruh pegawainya, terutama di daerah-daerah, bersama keluarga aktif di media sosial (medsos). Mereka harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, dan disampaikan dengan inovatif dan kreatif.
Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti. Dia mengingatkan, buzzer muncul karena ada kekosongan komunikasi. “Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif,” tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini.
Bagaimana caranya? Jadikan perlawanan para pegawai BPN terhadap buzzer itu sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan.
“Penilaiannya apa? Misalnya dari follower. Kalau followernya sekian sampai sekian, ekuivalen dengan sekian nilai. Tentu kontennya juga harus positif bagi BPN,” imbuh Emrus.
Sementara keluarga pegawai, bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos.
Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.
“Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga,” tegasnya.
Agar koordinasi lancar, Emrus menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri. “Dia harus selalu ada ‘di sisi menteri’. Sekarang terlalu jauh dengan menteri,” urai Emrus. (*/ton)
