Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabeasy, Mengapresiasi Langkah Kapolda Metro Jaya
JAKARTA,pelitarakyat.co.id – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolda Metro Jaya yang mengambil sikap untuk melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabeasy, menilai langkah Kapolda Metro Jaya tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Ismail, keberlanjutan penanganan perkara yang melibatkan mantan pimpinan lembaga anti rasuah itu menjadi perhatian publik. Terlebih, proses penanganan kasus tersebut dinilai telah mengalami stagnasi pada masa kepemimpinan dua Kapolda Metro Jaya sebelumnya.
“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi sikap Kapolda Metro Jaya yang telah menunjukkan komitmen untuk melanjutkan penanganan kasus Firli Bahuri. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” ujar Ismail Marasabeasy.
Ia menegaskan, tidak boleh ada perkara hukum yang terkesan dibiarkan berlarut-larut, terlebih perkara yang menjadi perhatian luas masyarakat dan berkaitan dengan mantan pimpinan lembaga negara.
DPN LKPHI berharap langkah yang telah diambil Kapolda Metro Jaya dapat diikuti dengan proses penegakan hukum yang konsisten, objektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut,Ismail menegaskan bahwa DPN LKPHI akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut. Pihaknya juga menyatakan dukungan terhadap Kapolda Metro Jaya agar tetap konsisten menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa terpengaruh oleh tekanan maupun kepentingan pihak mana pun.
“DPN LKPHI menegaskan akan selalu mengawal kasus ini hingga proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga akan terus memberikan dukungan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya agar tetap konsisten dan tidak ragu dalam menegakkan hukum,” tegasnya.
Menurut Ismail, penanganan perkara ini bukan semata-mata persoalan individu, melainkan juga menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Siapa pun yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
Ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus membuktikan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
DPN LKPHI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum kasus Firli Bahuri serta mendorong agar perkara tersebut mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
(RAIMON R)