Tunda Bayar Belanja Tahun Berjalan, Tata Kelola RSUD Bayu Asih Buruk

PURWAKARTA,pelitarakyat.co.id – Penundaan pembayaran belanja operasional Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta selama dua tahun berturut turut tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan tata kelola yang buruk.

Indikatornya, belanja operasional tahun 2023 sekitar 20 Milyar lebih dibayarkan tahun 2024, kemudian belanja operasional tahun 2024 sekitar 31 Milyar lebih akan dibayarkan tahun 2025.

Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta, Tarman Sonjaya mengungkapkan merujuk data sirup LKPP pada tahun 2024 RSUD Bayu Asih Purwakarta membayar hutang belanja barang dan atau jasa dan lain lain pada tahun 2023 sebesar Rp. 20 Milyar lebih, pada tahun 2025 terjadi peningkatan akan membayar hutang belanja barang dan atau jasa sebesar Rp. 31 Milyar lebih.

“Belanja operasional yang tidak dibayarkan pada tahun berjalan mengindikasikan tata kelola yang buruk, perlu pembenahan secara total dan mendasar agar tidak sampai terjadi kolaps,” ujarnya.

Menurutnya,tata kelola yang buruk akan berdampak kepada pasien, kualitas SDM, Kepatuhan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dan inefisiensi pengelolaan keuangan atau perencanaan yang buruk.

“Dampaknya, kualitas pelayanan pasien yang rendah tidak mendapatkan perawatan optimal, fasilitas peralatan medis yang tidak memadai,” kata Tarman, Selasa (15/7/2025).

“Bisa saja distributor obat akan melakukan penguncian supply karena tumpukan hutang sehingga ketersediaan atau stock obat-obatan terbatas, lalu akan menghambat proses penyembuhan pasien. Kalau stok obat-obatan diapotik RSUD Bayuasih minim, dokter akan bingung mau meresepkan apa. Solusinya, pasien akan berupaya beli diapotik luar,” tambahnya.

RSUD Bayuasih, sambung dia, telah mendapatkan “Akreditasi Paripurna” dari lembaga Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), artinya RSUD telah memenuhi seluruh standar akreditasi dengan sangat baik, menunjukkan pelayanan yang tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien.

“Apakah dengan kondisi tata kelola RSUD Bayuasih saat ini terjadi tunda bayar belanja operasional tahun berjalan masih layak dan patut disematkan Akreditasi Paripurna, menurut saya pihak KARS perlu melakukan audit menyeluruh dan transparan untuk perbaikan kedepannya,” pungkasnya. (rt)