Ketua DPRD Hadiri Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP Tahun 2025
SUKABUMI,pelitarakyat.co.id – Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center For Prevention (MCP) Tahun 2025 Secara Virtual dari Aula Pendopo Sukabumi, Rabu (5/03/2025), diikuti Bupati Sukabumi H. Asep Japar Beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, SH., MM, Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali , serta seluruh perangkat daerah Kabupaten Sukabumi. Peluncuran indikator IPKD MCP dari KPK RI ini dilaunching langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto.
Pimpinan KPK mengajak para Kepala Daerah untuk bersama-sama mencegah korupsi. Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya penegakan hukum, namun pencegahan merupakan segala-galanya.
“Seringkali pencegahan dianggap sepele, padahal pencegahan paling efektif adalah penindakan,” ujarnya
Berbicara pencegahan, terdapat delapan area pencegahan korupsi daerah yang masuk ke dalam IPKD MCP 2025. Dari semua itu, mengerucut ke 16 sasaran dan 111 indicator.
“Indikator itu berbicara skor yang menjadi acuan. Alangkah baiknya tidak hanya mengejar angka, namun ke upaya pencegahan itu bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap MCP bukan sekadar center, akan tetapi bisa menjadi control dan lainnya.
“Kita harus bisa menjadikan MCP menjadi sebuah monitoring, kontroling, dan lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, pemerintahan daerah di bawah kepemimpinanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah korupsi. Hal itu demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).
“Kita maksimalkan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya korupsi,” terangnya.
Selain itu, dalam setiap kebijakan akan berpedoman teguh terhadap aturan. Hal itu yang dianggapnya dapat meminimalkan potensi korupsi.
“Intinya, setiap kebijakan yang kita buat akan disesuaikan dan berpegang terhadap aturan yang berlaku. Dengan semua itu, mudah-mudahan korupsi bisa dicegah di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Hal yang sama dijelaskan Ketua DPRD Budi Azhar bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan dan acuan kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait pencegahan korupsi.
“Mudah-mudahan dengan guidance dari KPK tentang pencegahan korupsi ini, kita bisa menjalankannya dengan baik sehingga Kabupaten Sukabumi dapat menjalankan tata kelola yang baik dan terbebas dari korupsi,” harapnya. (e_y4ni3/Diskominfosan)
