Kegiatan Wisata Rohani dari Dana Alokasi Umum Jadi Alat Dukung-Mendukung Cabup, Pilkada Lamtim 2024 Semakin Tak Terawasi?
LAMPUNG TIMUR,pelita rakyat.co.id – DPD Gema Masyarakat Lokal Indonesia Bersatu (GML-IB) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) melaporkan dugaan penyalahgunaan APBD pada Pilkada Lamtim 2024 ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lamtim, Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur, Kamis (17/10) siang.
Dalam Surat Pengaduan Nomor: 049/LP/GML-IB-LTM/X/2024, ormas yang aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan itu melaporkan mengenai keberangkatan sekira 37 orang warga Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk kegiatan wisata rohani. Rombongan itu berangkat menggunakan 3 unit bus pariwisata. GMLIB Lamtim mendapatkan informasi bahwa perjalanan wisata itu diduga dibiayai dari APBD Lampung Timur sumber Dana Alokasi Umum.
Adapun dasar pelaporan itu telah diatur melalui ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Bab VIII; dimuat dalam Pasal 57–Pasal 66 PKPU 13/2014 yang mengatur sejumlah larangan kampanye antara lain; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah daerah, menggunakan sarana dan prasana yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (APBN)/Pemerintah Daerah (APBD).
“Hari ini, Kamis, 17 Oktober 2024, kami dari DPD GMLIB Lampung Timur melaporkan kegiatan wisata rohani yang diduga bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD Lampung Timur.
Kami mendapatkan cuplikan video berisikan pernyataan dukungan kepada Cabup nomor 2, Pak Dawam. Kalau berangkatnya pakai uang pribadi ya sah-sah saja. Tapi dari informasi yang kami peroleh bahwa kegiatan itu masuk dalam belanja jasa bersumber Dana Alokasi Umum,” ujar Ketua DPD GMLIB Lamtim, Safaruddin, seusai menyerahkan laporan ke Bawaslu.
Lebih lanjut Safaruddin mengatakan, tidak mempermasalahkan soal dukung-mendukung calon bupati pilihan karena kebebasan menyampaikan pendapat itu telah diatur dalam Undang-Undang. Namun dia mengingatkan kembali bahwa setiap kegiatan yang memakai fasilitas negara ataupun menggunakan keuangan daerah APBD tidak boleh dijadikan alat ajang kampanye.
“Soal dukung-mendukung calon bupati pilihan itu sah-sah saja. Namanya selera kan beda-beda. Hanya saja, keberangkatan mereka dalam rangka wisata rohani itu kami duga bersumber dari APBD. Untuk itu secara tegas, kami GMLIB Lamtim sebagai bagian dari masyarakat meminta Bawaslu memanggil pihak-pihak terkait dalam keberangkatan itu. Ini perlu diselidiki dan diklarifikasi. Semua ada aturan mainnya. Jangan gunakan APBD untuk syahwat politik,” tegas Safaruddin didampingi Sekretaris DPD GMLIB Lamtim, Dexcy Anggara.
Sementara itu, Dedi Gunawan, staf pegawai Bagian Penerimaan Laporan Kantor Bawaslu Lamtim menjelaskan dengan baik soal pelaporan yang dilakukan DPD GMLIB Lamtim.
“Sementara laporan sudah kita terima. Kemudian untuk selanjutnya akan kita serahkan ke Pimpinan untuk diplenokan dan dikaji terkait formil dan materiil, yang nantinya apabila cukup maka akan kita register. Dan apabila ada kekurangan akan diberitahukan. Dan masa perbaikan selama 2 hari setelah pemberitahuan,” pungkasnya.(S/Red)
