Dukungan BPKP Wujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
JAKARTA,pelitarakyat.co.id, BPKP akan berkolaborasi bersama KPU dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto saat menyampaikan sambutan pada acara Workshop Diseminasi Pedoman Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
“ BPKP Pusat dan Perwakilan akan ikut berkontribusi dalam rangka mengawal risiko yang akan dirumuskan bersama dengan KPU, apabila diperlukan juga dengan APIP kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar kegiatan pemilu baik sejak pra, maupun saat pemilihan berlangsung dan pasca dapat berjalan dengan lancer ” ujar Iwan Taufik Purwanto.
Workshop yang diselenggarakan secara daring ini merupakan sebuah bentuk upaya antara BPKP dengan KPU dalam rangka penerapan manajemen risiko di KPU baik di pusat maupun di daerah.
“Guna meningkatkan pemahaman satker KPU dalam mengenali risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu, perlu dilakukannya kegiatan consulting oleh BPKP,” jelas Inspektur Utama Setjen KPU RI Nanang Priyatna saat menyampaikan laporan kegiatan.
Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Hasyim Asyari menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar transfer of knowledge tetapi juga membangun sikap untuk bekerja secara disiplin, bertanggungjawab, dan transparan. “Saya berharap teman-teman KPU dapat terampil membuat analisis identifikasi tentang hal yang potensial menjadi masalah dalam pemilihan umum,” ucap Hasyim Asyari.
Acara dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori oleh Inspektur Wilayah 1 KPU RI Novy Hashby Munnawar yang membahas mengenai beberapa materi di antaranya Manajemen Risiko (MR) atas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak oleh Inspektur Wilayah II Setjen KPU RI, MR Fraud atas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak oleh Direktur Pengawasan Investigasi II BPKP, dan Pedoman Bimtek MR pada KPU dan Desain Bimtek MR pada KPU oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP.(/*red)
Sumber : Kominfo BPKP/FIP/IZ
